Jpgluwu.com, LUWU – Polemik penghentian sementara operasional sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terus bergulir. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada lemahnya komunikasi dan koordinasi Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan para mitra di lapangan.
Seorang pengelola dapur MBG di Luwu mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi mitra selama ini adalah sulitnya menjalin komunikasi dengan Korwil.
“Korwil ini salah satu masalah utamanya memang susah diajak komunikasi. Kami di lapangan sering tidak mendapatkan kejelasan informasi,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menuturkan, selama program berjalan, Korwil dinilai tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para mitra dalam satu forum resmi guna menyampaikan informasi menyeluruh, termasuk kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal, forum koordinasi dianggap penting untuk memastikan seluruh mitra memahami petunjuk teknis (juknis) serta standar operasional program.
“Tidak pernah ada inisiatif mengumpulkan mitra untuk menjelaskan secara detail informasi dari BGN. Jadi kami berjalan masing-masing dengan pemahaman yang terbatas,” katanya.
Ia menambahkan, selama dapur MBG beroperasi, para mitra belum pernah sekalipun dipertemukan secara resmi oleh Korwil untuk membahas evaluasi maupun kendala di lapangan. “Selama dapur berjalan, tidak pernah satu kali pun kami dipertemukan. Padahal banyak hal yang perlu disinkronkan,” ujarnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan. Perbedaan pemahaman standar hingga munculnya persoalan teknis disebut menjadi salah satu faktor yang berujung pada penghentian operasional sejumlah dapur. Mitra berharap, ke depan ada perbaikan dalam pola koordinasi dan komunikasi agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak pelaksana.
Mitra dapur MBG di Luwu berharap adanya langkah konkret dari Korwil maupun KPPG untuk memperbaiki pola komunikasi. Forum resmi, evaluasi berkala, serta kejelasan informasi dianggap sebagai kunci agar program MBG dapat berjalan efektif. “Kami hanya ingin program ini benar-benar mencapai tujuan, bukan malah menimbulkan masalah baru,” tutup salah seorang pengelola dapur.
Tanggapan KPPG Kendari
Kepala KPPG Kendari, Mulyadi, saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa pendampingan pembangunan dapur MBG di tahap awal sebenarnya dilakukan oleh koordinator kecamatan (Koorcam) yang ditunjuk oleh Korwil. “Pendampingan mitra yayasan dilakukan mulai saat status dapur persiapan sampai selesai oleh Koorcam yang ditunjuk oleh Korwil,” jelasnya.
Menurut Mulyadi, bentuk pendampingan yang seharusnya diberikan kepada mitra sejak awal adalah interaksi intensif antara Kepala SPPG sebagai representasi BGN dengan mitra di lapangan.
“Ka SPPG menyampaikan laporan kondisi lapangan setiap hari melalui laporan harian secara berjenjang ke pusat melalui Korwil, Kareg, dan KPPG. Korwil maupun KPPG akan menindaklanjuti laporan Ka SPPG. Menyangkut hal-hal teknis boleh langsung ditanyakan ke Korwil,” katanya.
Ia menambahkan, penyampaian keluhan kini sudah dapat dilakukan melalui sistem SAGI 123 yang disiapkan untuk mempermudah komunikasi dan penanganan masalah.
KPPG Kendari diketahui memiliki wilayah kerja yang cukup luas, mencakup sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yakni Pinrang, Sidrap, Enrekang, Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Dengan cakupan wilayah yang besar, tantangan koordinasi disebut semakin kompleks.
Dampak Sosial Penghentian Dapur MBG di Luwu
Penghentian sementara operasional sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu tidak hanya menimbulkan persoalan teknis di lapangan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Program yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan, kini menyisakan kekhawatiran baru.
- Anak Sekolah Kehilangan Akses Makanan Bergizi
Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah anak-anak sekolah dasar dan menengah. Selama program berjalan, dapur MBG menjadi sumber makanan bergizi harian yang membantu menekan angka gizi buruk. Dengan terhentinya operasional, banyak siswa kembali bergantung pada bekal seadanya dari rumah, yang tidak selalu memenuhi standar gizi. Kondisi ini berpotensi menurunkan konsentrasi belajar dan prestasi akademik. - Meningkatnya Beban Ekonomi Keluarga
Program MBG juga meringankan beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Ketika dapur berhenti beroperasi, orang tua harus kembali menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak mereka. Bagi keluarga miskin, hal ini menjadi beban finansial baru yang dapat memicu masalah sosial lain, seperti meningkatnya angka putus sekolah akibat keterbatasan biaya. - Hilangnya Lapangan Kerja Sementara
Dapur MBG melibatkan banyak tenaga kerja lokal, mulai dari pengelola dapur hingga penyedia bahan pangan. Penghentian operasional berarti hilangnya sumber pendapatan bagi mereka. Dampak ini terasa terutama di desa-desa, di mana kesempatan kerja terbatas dan program MBG sempat menjadi alternatif penghasilan. - Menurunnya Kepercayaan Publik
Kebijakan penghentian tanpa komunikasi yang jelas menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola program. Minimnya koordinasi antara Korwil dan mitra membuat masyarakat menilai program ini tidak dikelola secara profesional. Jika tidak segera diperbaiki, kepercayaan publik terhadap program pemerintah dalam bidang gizi bisa menurun drastis. - Potensi Meningkatnya Angka Gizi Buruk
Secara jangka panjang, penghentian dapur MBG berisiko meningkatkan kembali angka gizi buruk di Luwu. Program ini sejatinya menjadi intervensi penting untuk menekan prevalensi stunting dan malnutrisi. Tanpa keberlanjutan, capaian yang sudah diraih bisa tergerus, dan target nasional penurunan stunting terancam tidak tercapai.
