Jpgluwu.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaranakses publik dan aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesiPT Masmindo Dwi Area (Masmindo). DPR juga meminta klaimkepemilikan lahan Rante Balla diuji melalui verifikasi dokumenyang melibatkan Kantor Pertanahan dan pemangku adat yang sah.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat(RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketigaterkait sengketa lahan Rante Balla, yang digelar Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dua pertemuan sebelumnya, pada 29 September dan 7 Oktober 2026, membahas pengaduan kelompok yang mengatasnamakanAnak Adat Rante Balla (AARB) terkait klaim kepemilikan lahandi kawasan Awak Mas Project.
Persoalan kemudian meluas setelah AARB melakukanpemalangan akses menuju kawasan tambang pada Oktober lalu dengan menjadikan rekomendasi RDPU sebelumnya sebagai dasar tindakan mereka. Pemalangan tersebut menghambataktivitas ribuan pekerja, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi pelaku UMKM di sekitar kawasan tambang.
Dampak pemalangan itu memicu protes sejumlah kelompokmasyarakat. Dalam RDPU ketiga pada 11 November 2026, Komisi III turut mengakomodasi aspirasi kelompok yang terdampak dengan menghadirkan perwakilan penggarap lahan, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), tokohmasyarakat dan pemangku adat, serta pelaku UMKM lingkar tambang.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan Bupati Luwu H. Patahudding dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma. Kelompok masyarakat yang diundang meliputi Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Rante Balla, AMAL, AliansiTokoh Masyarakat/Tokoh Adat, serta Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang.
Ismail Wahid dari AMAL menyoroti pemalangan akses menujuAwak Mas Project yang menyebabkan ribuan pekerja tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Di hadapan Komisi III, ia juga mengungkap dugaan intimidasi terhadap karyawanmenggunakan senjata tajam oleh pihak yang melakukanpemalangan.
“Ada keluarga yang melakukan blokade jalan. Bahkan merekamenggunakan senjata tajam, lalu mengintimidasi karyawansehingga mereka tidak bekerja. Empat ribu lebih karyawan tidak bekerja hanya karena persoalan isi dapur dan isi perut segelintirorang,” ujar Ismail.
Dampak serupa disampaikan perwakilan Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang. Pemalangan jalan disebutmenghambat aktivitas perdagangan dan penghasilan masyarakat di Kecamatan Latimojong.
“Pasca terjadinya pemblokiran kemarin, semua aktivitasmasyarakat baik itu aktivitas ekonomi, tambang, berhenti total sehingga kami selaku yang memiliki usaha kecil di Kecamatan Latimojong pada umumnya itu mengalami kesulitan,” ungkapperwakilan UMKM.
Menanggapi persoalan tersebut, Komisi III meminta Polda Sulsel dan Bupati Luwu memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran akses publik dan aktivitas operasional Masmindo demi keselamatan pekerja, mata pencaharian masyarakat, dan kegiatan ekonomi UMKM lingkar tambang.
Sementara itu, Lukas, perwakilan masyarakat penggarap Rante Balla, mempertanyakan klaim kepemilikan lahan oleh kelompokyang mengatasnamakan rumpun tertentu. Menurutnya, ketikawilayah tersebut masih sepi dan sulit dijangkau pada awal 1990-an, tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai pemilik. Klaim atas nama rumpun tertentu baru muncul sekitar 2020.
“Masmindo itu tidak akan berani menggarap kalau belum ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, Pak. Saya yang benar-benar hidup dan tinggal di sini bisa menggaransi itu,” tegas Lukas.
Dari unsur pemangku adat, Maddika Ponrang menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak tercatat dalam struktur Kedatuan Luwu.
“Keluarga kami yang mengatasnamakan aliansi, atau wadah, dengan kata Anak Adat Rante Balla, itu tidak ada di dalam struktur Kedatuan Luwu,” ujarnya. Ia menambahkan, pengakuansebagai pemangku adat harus didukung surat keputusanpengukuhan dari Kedatuan Luwu.
Pernyataan tersebut sejalan dengan Maklumat Datu Luwu Nomor 126/KDL-PLP/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026, yang menyatakan Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan AARB tidak memiliki kedudukan resmi dalam struktur adat Kedatuan.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III secara khusus merujukmaklumat tersebut. Bupati Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, dan pemangku adat yang sah diminta melakukanverifikasi dokumen penguasaan lahan secara transparan, objektif, dan berkeadilan untuk mencegah tumpang tindih klaimserta penyalahgunaan legitimasi adat.
Komisi III juga meminta sengketa diselesaikan melalui mediasisebelum menempuh upaya hukum. Masmindo dimintamemberikan kompensasi yang wajar dan proporsional kepadapihak yang dapat membuktikan keabsahan kepemilikannyaberdasarkan verifikasi dokumen dan penelaahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Empat poin kesimpulan RDPU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath, Bupati Luwu Patahudding, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Andi Sufiarma.
