‎BBM Masyarakat Pulau Ditindak TNI, Aturan Bupati Selayar Justru Perintahkan Klarifikasi

Berita, Daerah615 Dilihat

Jpgluwu.com, Selayar — Penindakan bahan bakar minyak (BBM) oleh aparat TNI di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar menuai keluhan masyarakat. BBM yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat kepulauan disebut ikut diamankan petugas. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terganggunya pasokan bahan bakar, khususnya bagi nelayan yang menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas melaut.
‎
‎Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah masyarakat mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
‎
‎Seorang pemuda pulau menilai, penindakan terhadap BBM yang disalurkan ke wilayah kepulauan perlu mempertimbangkan kondisi geografis serta ketergantungan masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar.
‎
‎Menurutnya, apabila distribusi BBM tersendat akibat penindakan tersebut, dampaknya berpotensi memicu kenaikan harga hingga kelangkaan BBM di wilayah kepulauan.
‎
‎“Kalau penyaluran BBM ke wilayah kepulauan tersendat, maka berpotensi terjadi kenaikan harga BBM bahkan kelangkaan di sana. Nelayan hari ini sudah sangat susah mendapatkan BBM, apalagi jika semua BBM yang disalurkan ke pulau ditahan dan ditangkap oleh petugas,” ungkapnya. 18/11/2026
‎
‎“Coba kita pikirkan nasib nelayan,” tegasnya.
‎
‎Sebelumnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait, termasuk unsur TNI dan Polri, telah melaksanakan rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) bersama Gubernur Sulawesi Selatan.
‎
‎Dalam mekanisme pengawasan distribusi BBM ke wilayah kepulauan, pemerintah daerah mewajibkan adanya rekomendasi yang diketahui pihak kecamatan atau pemerintah desa, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.
‎
‎Namun, pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan pertanyaan setelah adanya penindakan BBM oleh aparat TNI yang dikeluhkan masyarakat.
‎
‎Bahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
‎
‎Tidak hanya itu, Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhammad Natsir Ali, juga telah menerbitkan surat Nomor 500/040/IX/2026/EKON.SDA tertanggal 11 September 2026, perihal Penyampaian Pelayanan Penjualan BBM Berdasarkan Surat Rekomendasi.
‎
‎Surat yang ditujukan kepada pimpinan SPBU PT Patra Utama Pertiwi, PT Putriana Jaya Utama, dan CV Tanri Jaya Niaga tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai pelayanan penjualan BBM berdasarkan surat rekomendasi.
‎
‎Dalam surat Bupati tersebut, khususnya poin 5, ditegaskan bahwa SPBU tidak diperbolehkan menolak pelayanan semata-mata karena konsumen menggunakan Surat Rekomendasi.
‎
‎Ketentuan itu berlaku sepanjang surat rekomendasi tersebut sah, masih berlaku, diterbitkan oleh pihak yang berwenang, serta sesuai dengan jenis BBM, alokasi volume, dan SPBU atau penyalur yang tercantum dalam rekomendasi.
‎
‎Sementara itu, poin 6 mengatur mekanisme apabila ditemukan surat rekomendasi yang telah habis masa berlakunya, tidak sesuai identitas, jenis BBM, alokasi, atau terdapat indikasi penyalahgunaan.
‎
‎Dalam kondisi tersebut, SPBU diminta tidak melakukan pelayanan sebelum dilakukan klarifikasi kepada penerbit Surat Rekomendasi dan/atau instansi yang berwenang.
‎
‎Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah telah mengatur mekanisme pemeriksaan dan klarifikasi apabila ditemukan persoalan dalam pelayanan BBM berdasarkan surat rekomendasi.
‎
‎Karena itu, penindakan BBM oleh aparat TNI di wilayah kepulauan memunculkan pertanyaan mengenai dasar pengamanan, status BBM yang diamankan, serta koordinasi dengan instansi penerbit rekomendasi dan pemerintah daerah.
‎
‎Apakah sebelum dilakukan penindakan telah dilakukan klarifikasi terhadap dokumen dan peruntukan BBM tersebut? Bagaimana koordinasi antara Satgas, pemerintah daerah, dan aparat TNI dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan?
‎
‎Sejumlah Drum BBM Diamankan, Dokumentasi yang diperoleh Redaksi memperlihatkan sejumlah drum berukuran besar tersusun di sebuah lokasi dan dibatasi pita pembatas berwarna merah putih.

‎Keberadaan drum-drum tersebut menjadi perhatian di tengah keluhan masyarakat mengenai penindakan BBM yang diduga diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat kepulauan.
‎
‎Masyarakat berharap pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan penindakan, jumlah BBM yang diamankan, status BBM, serta tindak lanjut terhadap distribusi bahan bakar untuk masyarakat di wilayah kepulauan.
‎
‎Sebab, terganggunya pasokan BBM dapat berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, transportasi laut, dan roda perekonomian masyarakat pulau.
‎
‎Publik kini menantikan penjelasan dari pemerintah daerah maupun Kodim 1415/Selayar mengenai pelaksanaan mekanisme Satgas dan dasar penindakan BBM oleh aparat TNI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *