Jpgluwu.com, LUWU – Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di kawasan Hutan Simoma akhirnya dipindahkan oleh Bupati Luwu setelah melalui pembahasan bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pihak terkait dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Luwu di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Rabu, 13 Mei 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolres Luwu, Ketua DPRD Luwu, Pj. Sekda Luwu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Danramil Belopa, Kepala KPH Latimojong, serta sejumlah kepala OPD dan pihak lainnya guna membahas persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan berkualitas dan berkarakter kebangsaan.
Dalam agenda rapat itu, pemerintah awalnya membahas kesiapan lintas sektor, termasuk persoalan lahan, perizinan, pengawasan hukum, hingga aspek pengamanan dan ketertiban selama operasional awal sekolah.
Namun, dalam pembahasan tersebut muncul berbagai pandangan dan masukan dari sejumlah pihak terkait pentingnya menjaga kawasan Hutan Simoma sebagai wilayah konservasi dan penyangga ekosistem.
Menanggapi hal itu, Bupati Luwu menegaskan bahwa kawasan Hutan Simoma harus tetap dijaga kelestariannya dan tetap sebagai Hutan Penelitian dan Hutan Pendidikan serta tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan.
“Hutan Simoma harus dijaga agar ekosistem di kawasan tersebut tetap lestari kemudian tetap dimanfaatkan sebagai Hutan Penelitian dan Pendidikan. Kawasan ini memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan keberlangsungan alam,” ujar Bupati Luwu dalam rapat tersebut.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aktivis lingkungan dan pemerintah, untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan tersebut agar tidak lagi terjadi penyerobotan lahan maupun aktivitas yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang menyerobot lahan di kawasan ini seperti yang lalu. Kita harus menjaga hutan ini bersama-sama demi keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Sebagai solusi atas kebutuhan pembangunan sekolah tersebut, Bupati Luwu kemudian mengusulkan lokasi alternatif baru di wilayah Ulo-Ulo, Belopa, yang dinilai lebih layak dan tidak berada di kawasan hutan konservasi.
Usulan tersebut mendapat perhatian serius dari peserta rapat dan akan menjadi bahan kajian lanjutan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional ke depan.
