Jpgluwu.com, LUWU — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan tajam. Sekretaris KAHMI Luwu, Isnul Ar Ridha melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kapolres Luwu yang dinilai belum maksimal dalam memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Dengan nada sindiran, Isnul menyampaikan ‘apresiasi’ terhadap kinerja Kapolres Luwu karena aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Bajo Barat justru dinilai semakin leluasa beroperasi.
Menurutnya, aktivitas PETI masih berlangsung di beberapa desa, di antaranya Desa Marinding, Tumbu Bara, Saronda, Bonelemo Barat, serta sejumlah titik lainnya. Para pelaku disebut masih dengan mudah memasukkan alat berat dan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, aparat penegak hukum (APH) telah beberapa kali melakukan penertiban, bahkan menyita puluhan unit alat berat jenis excavator dan sejumlah peralatan lainnya. Namun, aktivitas PETI dilaporkan masih terus berlangsung.
“Ini yang menjadi pertanyaan publik. Sudah berulang kali dilakukan penertiban, puluhan excavator diamankan, tetapi aktivitas tambang ilegal masih saja berjalan. Bahkan, terkesan semakin berkembang,” sorot Isnul, Senin, 12 November 2026.
Ia juga mempertanyakan bagaimana para investor tambang ilegal tersebut bisa terus mendanai dan mengoperasikan kegiatan pertambangan di Bajo Barat meskipun penindakan telah berulang kali dilakukan.
Isnul menyebut, para investor dan pelaku PETI diduga tidak hanya berasal dari Kabupaten Luwu, tetapi juga dari luar daerah, seperti Sidrap, Bone, Luwu Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, keberanian para investor untuk terus beroperasi perlu ditelusuri secara serius. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang perlu diperiksa terkait kemungkinan adanya koordinasi atau dukungan yang membuat aktivitas tambang ilegal tersebut tetap berjalan.
Isnul secara khusus menyoroti sikap Kapolres Luwu yang dinilainya lamban merespons keresahan masyarakat terkait maraknya PETI di Bajo Barat.
Bahkan, ia mempertanyakan sikap Kapolres yang disebut pernah melintas di sekitar kawasan aktivitas tambang ilegal tersebut ketika melakukan perjalanan menuju Kecamatan Latimojong, saat terjadi pemalangan jalan di Desa Rante Balla.
Menurut Isnul, keberadaan aktivitas tambang ilegal yang disebut berlangsung secara terbuka seharusnya menjadi perhatian serius aparat kepolisian, bukan justru terkesan dibiarkan.
“Kapolres pernah melintas di sekitar wilayah aktivitas PETI saat menuju Latimojong. Tetapi, menurut pengamatan kami, tidak terlihat adanya tindakan langsung terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Ini tentu menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia bahkan menyindir Kapolres Luwu yang dinilainya lebih banyak melakukan kegiatan seremonial dan sosialisasi dibandingkan memperlihatkan tindakan nyata dalam penegakan hukum terhadap pelaku PETI.
Isnul menyinggung sejumlah program kepolisian, seperti menjadi inspektur upacara setiap hari Senin di sekolah-sekolah serta kegiatan Minggu Kasih dengan mengunjungi gereja setiap pekan.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi hukum, pendidikan karakter, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) memang penting. Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan tugas utama kepolisian dalam menegakkan hukum.
“Menjadi inspektur upacara di sekolah dan menjalankan program Minggu Kasih tentu merupakan kegiatan positif. Tetapi, jangan sampai kegiatan pencitraan dan sosialisasi justru lebih menonjol daripada penegakan hukum. PETI ini persoalan nyata yang ada di depan mata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Isnul menegaskan bahwa masyarakat Bajo Barat tidak hanya membutuhkan kehadiran aparat dalam kegiatan seremonial, tetapi juga tindakan konkret untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa dampak PETI tidak hanya berkaitan dengan persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman kerusakan ekosistem, pencemaran sungai, serta potensi kerugian lingkungan yang harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, ia mendesak Polres Luwu agar tidak berhenti pada penertiban sesaat. Aparat diminta menelusuri aktor utama, pemodal, pemasok bahan bakar, pemilik alat berat, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan operasional tambang ilegal tersebut.
Menurutnya, penyitaan alat berat tanpa diikuti pengungkapan jaringan pemodal dan proses hukum yang tegas berpotensi membuat aktivitas PETI kembali beroperasi setelah penertiban selesai.
“Kalau hanya excavator yang disita, sementara pemodal dan aktor utama tidak disentuh, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang menyeluruh, bukan sekadar operasi sesaat,” ujarnya.
Isnul juga meminta Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap penanganan PETI di wilayah hukum Polres Luwu agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Rakyat tidak membutuhkan banyak narasi tentang Kamtibmas jika di lapangan aktivitas yang melanggar hukum masih berlangsung. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian aparat untuk bertindak dan memastikan hukum benar-benar ditegakkan,” tutup Isnul.
Sementara itu Kapolres Luwu, AKBP Andreas Nurcahyo Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis, 12 November 2026 tidak memberikan tanggapan.
