Baru Sepekan DPR RI Minta Akses Dijaga, Jalan Rante Balla Kembali Dipalang, Pekerja Terdampak

Berita, Nasional686 Dilihat

Jpgluwu.com, LUWU — Belum genap sepekan Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin kelancaran akses menuju kawasan tambang emas Awak Mas Project, jalan di Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali dipalang pada Rabu (18/11/2026) malam.

Akibatnya, pekerja yang berangkat sejak subuh untuk mencari nafkah kembali menghadapi hambatan menuju lokasi kerja PT Masmindo Dwi Area (MDA).

“Kami ini berangkat dari subuh buat cari makan. Kalau ada yang mau dapat proyek, silakan urus baik-baik. Jangan jalan ditutup, kami yang jadi susah. Memangnya keluarga kami mau dikasih makan siapa?” keluh seorang pekerja yang terdampak pemalangan.

Pemalangan terbaru diduga berkaitan dengan tuntutan agar PT Minanga memperoleh pekerjaan sebagai mitra Masmindo. Nama Putra Pasande kembali disebut terkait aksi tersebut.

Pemalangan dengan tuntutan serupa sebelumnya terjadi pada 3 November 2026. Aksi yang juga dikaitkan dengan Putra Pasande itu diduga bertujuan mendesak agar PT Minanga memperoleh pekerjaan sebagai mitra Masmindo. Saat itu, pihak perusahaan telah melakukan pendekatan persuasif untuk membuka akses sekaligus menjelaskan mekanisme kemitraan yang berlaku.

Ironisnya, persoalan akses menuju kawasan tambang baru saja menjadi perhatian Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) pada 11 November 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat (AMAL), Aliansi Peduli Penggarapan Lahan Rante Balla, Gerakan UMKM Masyarakat Lingkar Tambang, serta perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Dalam kesimpulannya, Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu memastikan investasi di Kabupaten Luwu berjalan baik serta menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran akses publik maupun aktivitas operasional di sekitar wilayah konsesi Masmindo.

Permintaan tersebut secara khusus ditujukan untuk memastikan keselamatan pekerja, keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, serta aktivitas ekonomi pelaku UMKM lingkar tambang.

Namun, baru sepekan setelah kesimpulan itu diterbitkan, pemalangan kembali terjadi. Pekerja yang hanya ingin mencari nafkah kembali harus menanggung dampak dari persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka.

Tuntutan kemitraan usaha semestinya disampaikan melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan menutup akses yang juga digunakan pekerja dan masyarakat.

Berulangnya pemalangan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai langkah pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti kesimpulan Komisi III DPR RI.

Sebab, bagi pekerja yang berangkat sejak subuh, persoalannya sederhana. Mereka hanya ingin sampai ke tempat kerja dan membawa pulang penghasilan untuk keluarga.